Pajak

Benarkah Seorang Account Representative (AR) bisa Semudah Itu Memeras Wajib Pajak ?

Gudang Firmware

Link Author

Title: Benarkah Seorang Account Representative (AR) bisa Semudah Itu Memeras Wajib Pajak ?
Author: Gudang Firmware
Rating 5 of 5 Des:

Repost dari new kompasianer yang "Berusaha untuk selalu jujur dalam menjalankan amanah..." Tulisan ini merupakan catatan kritis a...

<div class="isi_artikel">Repost dari new kompasianer yang "Berusaha untuk selalu jujur dalam menjalankan amanah..." Tulisan ini merupakan catatan kritis atas Tayangan RCTI “<a href="http://news.okezone.com/play/8318/penelusuran-dugaan-praktik-ilegal-di-ditjen-pajak">Penelusuran Dugaan Praktik Ilegal di Ditjen Pajak</a>“ Selama dua hari berturut-turut tanggal 08 dan 09 Maret 2011, RCTI berulang - ulang menayangkan liputan penelusurannya tentang dugaan praktik ilegal di Ditjen Pajak, salah satu posisi di kantor pajak yang disebut-sebut mudah dan rawan melakukan tindak korupsi adalah Account Representative (AR), sebagai salah satu kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam berhubungan dengan Wajib Pajak tak ayal tayangan ini tidak saja membuat gusar pegawai DJP khususnya AR namun juga para Wajib Pajak, karena tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini orang pertama yang mereka hubungi jika berurusan dengan DJP adalah seorang Account Representative yang telah ditunjuk bagi perusahaan mereka. Benarkah dugaan RCTI ini ? Apakah memang benar seorang AR bisa semudah itu melakukan korupsi atau memeras Wajib Pajak yang ditanganinya ? Reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern telah melahirkan jabatan baru di kantor pajak yaitu Account Representative, dimana Account Representative ini merupakan mitra penghubung antara DJP dengan Wajib Pajak. Setiap Account Representative mempunyai beberapa Wajib Pajak yang harus ditanganinya, dimana terhadap Wajib Pajak tersebut Account Representative berkewajiban untuk memberikan bimbingan/konsultasi dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Jika sebelum sistem administrasi perpajakan modern seorang Wajib Pajak harus menghubungi banyak bagian di kantor pajak untuk menyelesaikan urusan perpajakannya, maka saat ini cukup menghubungi Account Representative yang telah diberi tugas menangani Wajib Pajak tersebut. Jika ada yang berpendapat bahwa jabatan AR adalah jabatan yang rawan untuk melakukan korupsi, maka kita harus jujur bahwa semua jabatan, apapun dan dimanapun itu pada intinya rawan korupsi apalagi jika orang yang mengemban amanah jabatan tersebut dalam tubuhnya mengalir jiwa koruptif, karena itu kita harus melihatnya secara jernih dan utuh bagaimana sebetulnya jabatan tersebut menjalankan tugas dan fungsinya pada sistem yang ada, apakah memang sistemnya dibangun dengan sedemikian rapuhnya sehingga sangat mudah bagi oknumnya untuk melakukan korupsi atau justru sebaliknya. RCTI mensinyalir bahwa peluang korupsi yang dapat dilakukan oleh Account Representative adalah pada kewenangan yang dimilikinya untuk merekomendasikan laporan pajak yang mencurigakan, dimana jika Wajib Pajak tidak ingin laporan pajak tersebut ditindak lanjuti maka dia dapat menegosiasikannya dengan AR yang bersangkutan dan tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu. Kami mencoba menafsirkan bahwa mungkin yang dimaksud dengan wewenang AR untuk merekomendasikan laporan pajak yang mencurigakan adalah wewenang AR untuk mengusulkan dilakukannya pemeriksaan khusus atas SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Kewenangan ini memang merupakan bagian dari tugas seorang AR dalam rangka melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak menyesatkan tentang AR yang dianggap rawan melakukan korupsi, berikut adalah gambaran salah satu prosedur bagaimana seorang AR menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan. <ol><li> Laporan Pajak (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor pajak akan dilakukan penelitian oleh seorang AR yang telah diberi tugas untuk menangani Wajib Pajak tersebut (sebagai catatan perlu diingat bahwa untuk SPT yang berstatus Lebih Bayar atau Wajib Pajak meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak akan langsung dilakukan pemeriksaan oleh pejabat fungsional pemeriksa ).</li><li> Jika AR menemukan adanya dugaan ketidakbenaran dalam pelaporan SPT tersebut berdasarkan data - data yang ada di kantor pajak, maka AR harus membuat surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk memberitahukan dan sekaligus meminta klarifikasi terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.</li><li> Jika jawaban tertulis yang diterima dari Wajib Pajak atas surat himbauan tersebut bisa menjelaskan semua dugaan ketidakbenaran dalam SPT, maka SPT tersebut dianggap telah benar.</li><li> Namun apabila jawaban tertulis yang disampaikan Wajib Pajak dianggap belum cukup, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan konseling yaitu sarana yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tecantum dalam surat himbauan secara langsung kepada petugas pajak.</li><li> Konseling tidak boleh dilakukan hanya oleh seorang AR, tetapi harus bersama - sama dengan atasannya yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan semuanya harus dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Konseling.</li><li> Seandainya hasil pelaksanaan konseling tersebut menunjukkan bahwa memang benar terdapat ketidakbenaran pelaporan SPT, dan Wajib Pajak mengakui hal tersebut maka kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk melakukan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila Wajib Pajak telah membetulkan SPT-nya maka kasus dianggap selesai.</li><li> Usulan pemeriksaan baru akan direkomendasikan apabila konseling tidak berhasil mengklarifikasi ketidakbenaran pengisian SPT, namun perlu diingat bahwa sebelum usulan pemeriksaan khusus ini disampaikan kepada pimpinan, masih terdapat proses - proses yang harus dilalui.</li><li> Sebelum mengusulkan, AR harus terlebih dahulu membuat analisa untuk mengetahui seberapa besar materialitas ketidakbenaran SPT Wajib Pajak dan seberapa besar potensi pajak yang diharapkan dapat dihasilkan apabila dilakukan proses pemeriksaan.</li><li> Analisa yang dibuat oleh AR ini kemudian akan dibahas oleh Tim Asistensi yang terdiri dari dua orang kepala seksi, seorang pejabat pemeriksa, dan bersama dengan AR yang bersangkutan. Berita Acara hasil pembahasan Tim Asistensi inilah yang nantinya menghasilkan rekomendasi apakah dugaan ketidakbenaran laporan pajak (SPT) Wajib Pajak layak untuk diusulkan dilakukan pemeriksaan atau tidak. </li></ol>Jadi bagaimana mungkin seorang AR akan dengan mudah menggunakan hasil temuannya berupa dugaan ketidakbenaran pelaporan pajak untuk memeras Wajib Pajak, sementara Wajib Pajak sendiri mengetahui dan paham bahwa untuk mengusulkan suatu dugaan ketidakbenaran pengisian SPT menuju proses pemeriksaan tidak bisa dilakukan ‘ujug-ujug’, prosedurnya sangat panjang, dan dalam proses tersebut Wajib Pajak memiliki hak sepenuhnya untuk diberikan bimbingan/konsultasi, didengar klarifikasinya, dan diperbolehkan membetulkan laporannya. Sekiranya Wajib Pajak merasa bahwa laporan pajaknya telah benar maka seharusnya dia tidak gentar jika seorang AR melakukan penelitian atas kebenaran laporan pajak tersebut, kalaupun ternyata ada laporan yang memang tidak benar, maka Wajib Pajak dengan bimbingan AR dapat menggunakan haknya untuk membetulkan laporannya tersebut, sehingga tidak perlu sampai dilakukan pemeriksaan. Jika seandainya ada oknum AR yang misalnya melakukan pemerasan kepada Wajib Pajak dengan menakut - nakuti bahwa laporan pajak yang salah ini akan direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan, maka Wajib Pajak harus menggunakan haknya untuk mendapatkan penjelasan secara resmi berupa surat himbauan, melakukan klarifikasi dalam konseling dan berhak melakukan pembetulan atas laporan yang diduga salah oleh oknum AR tersebut. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pada intinya sebelum AR menjalankan wewenangnya untuk mengusulkan pemeriksaan khusus yang dalam kenyataannya prosedurnya tidak sesederhana dan semudah yang dibayangkan, maka sebelumnya dia harus menjalankan tugasnya untuk memberikan bimbingan/konsultasi kepada Wajib Pajak. Semoga tulisan ini dapat sedikit memberikan pemahaman yang baik kepada pers dan masyarakat agar tidak mudah ‘gebyah uyah’ menggeneralisir bahwa semua petugas pajak sama seperti Gayus, karena DJP senantiasa berusaha membangun sistem administrasi yang mampu mencegah terjadinya penyelewengan oleh petugas pajak. sumber : <a href="http://birokrasi.kompasiana.com/2011/03/13/benarkah-seorang-account-representative-ar-bisa-semudah-itu-memeras-wajib-pajak/">kompasiana tgl 13-03-2011</a> </div>

Benarkah Seorang Account Representative (AR) bisa Semudah Itu Memeras Wajib Pajak ?

Repost dari new kompasianer yang "Berusaha untuk selalu jujur dalam menjalankan amanah..." Tulisan ini merupakan catatan kritis a...

Baca selengkapnya »

Ahmad Fuad Rahmany Dirjen Pajak yang Baru

Gudang Firmware

Link Author

Title: Ahmad Fuad Rahmany Dirjen Pajak yang Baru
Author: Gudang Firmware
Rating 5 of 5 Des:

Ahmad Fuad Rahmany menggantikan Muhammad Tjiptardjo sebagai Direktur Jenderal Pajak. Acara pelantikan pejabat eselon I dan II Kementerian ...

<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRc8wuSJafZd7w2Jt86_LKezug95fWJnKd5i_idyo7cFbSI8X6_OC95sYAS05SYJ0-Lig8sgkSV6wThwexcyosY1ljCCo-pBqURu9R2BlrfPwxIjLaPbM0_wSawu5bTrgabDsH-Bu5xGY/s1600/fuad.JPG"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5564466181908988354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRc8wuSJafZd7w2Jt86_LKezug95fWJnKd5i_idyo7cFbSI8X6_OC95sYAS05SYJ0-Lig8sgkSV6wThwexcyosY1ljCCo-pBqURu9R2BlrfPwxIjLaPbM0_wSawu5bTrgabDsH-Bu5xGY/s320/fuad.JPG" style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 149px; height: 320px;" /></a>  Ahmad Fuad Rahmany menggantikan Muhammad Tjiptardjo sebagai Direktur Jenderal Pajak. Acara pelantikan pejabat eselon I dan II Kementerian Keuangan dilakukan di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (21/1/2011). Sebelumnya Dr. Ahmad Fuad Rahmany pernah menduduki posisi Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Juga pernah menduduki Deputy for Budgeting and Accountancy pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, dan pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Surat Utang negara dan Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON). Beliau lulus dari FE Universitas Indonesia pada tahun 1981. Kemudian mendapatkan Master of Art dari Duke University, Durham, North Carolina, USA (1987) dan Doktor di bidang ilmu ekonomi dari Depertment of Economics, Vanderbilt University, Tennesee, USA (1997) dengan bidang spesialisasi pada International Economics/Finance and Development Economics. Semoga sukses ya Pak....

Ahmad Fuad Rahmany Dirjen Pajak yang Baru

Ahmad Fuad Rahmany menggantikan Muhammad Tjiptardjo sebagai Direktur Jenderal Pajak. Acara pelantikan pejabat eselon I dan II Kementerian ...

Baca selengkapnya »

Survey Pelayanan Perpajakan

Gudang Firmware

Link Author

Title: Survey Pelayanan Perpajakan
Author: Gudang Firmware
Rating 5 of 5 Des:

Direktorat Jenderal Pajak telah memenuhi standar integritas yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan pelayanan ke...

Direktorat Jenderal Pajak telah memenuhi standar integritas yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Ini terungkap dalam paparan Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 yang dilakukan oleh KPK dan Transparency International Indonesia (TII) pada tanggal 9 Nopember 2010. Survey KPK dilakukan terhadap pelayanan penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak. Hasilnya, Kantor Pelayanan Pajak mendapatkan nilai 6,77 atau memenuhi standar minimal integritas yang ditetapkan KPK yaitu sebesar 6,0. ”Ditjen Pajak menyambut gembira hasil survey yang dilakukan KPK ini. Kami akan terus berkomitmen untuk memberantas segala bentuk korupsi dalam pelayanan perpajakan ” Ungkap Iqbal Alamsjah – Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak. KPK juga menyarankan agar Ditjen Pajak terus mempertahankan dan terus meningkatkan nilai nilai penyusun integritas diatas 6,0 dan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Kantor Pelayanan Pajak, khususnya pada keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi informasi dan kampanye anti korupsi. <a href="http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_surveypelayanan" target="blank"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5540047444714710546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTVlUgSHaDJqUSZQoRd-u5ptkboY9ZRuPtY_0NdGiDupFZr3L8o_A2f3we1XYbRd_GQNMuZOyW9u3ji9MUgoo7mlSnjOfgk2IuJzuEinXyurvZDZdFSz10C7sTscT54Huhn0_YjA14tkk/s320/survey.JPG" style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 231px; height: 52px;" /></a> Survey Pelayanan Perpajakan - <a href="http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_surveypelayanan" target="blank">KLIK DISINI</a>

Survey Pelayanan Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak telah memenuhi standar integritas yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan pelayanan ke...

Baca selengkapnya »

Wajib Pajak Masih Kecewa Dengan Pelayanan Kantor Pajak

Gudang Firmware

Link Author

Title: Wajib Pajak Masih Kecewa Dengan Pelayanan Kantor Pajak
Author: Gudang Firmware
Rating 5 of 5 Des:

Komite Pengawas Perpajakan mencatat 60% dari 432 pengaduan yang sampai ke tangan Komwas Perpajakan mengaku kecewa terhadap Pelayanan Pajak. ...

Komite Pengawas Perpajakan mencatat 60% dari 432 pengaduan yang sampai ke tangan Komwas Perpajakan mengaku kecewa terhadap Pelayanan Pajak. Pengaduan itu sudah mulai masuk sejak komite ini terbentuk pada 26 Maret 2010 lalu. Ketua Komwas Perpajakan Anwar Suprijadi menyatakan, hingga kini telah mendapat 432 pengaduan dari masyarakat. Pengaduan ini masalahnya bermacam-macam diantaranya ada yang menyampaikan rendahnya mutu pemeriksaan pajak dan ada karena kesalahan aparat pajak/bea dan cukai. "Dari hasil catatan Komwas, sebanyak 60 persen sudah ditindaklanjuti, sedang 30 persen diantaranya adalah laporan yang tidak perlu ditindaklanjuti," ujar Anwar dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Selasa (5/10/2010). Laporan tidak ditindaklnjuti karena ada faktor-faktor sederhana semisal ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan, sehingga solusinya cukup dengan memberikan pemahaman. Sementara itu, 10% dari 432 laporan, masih dalam proses penyelesaian karena ada diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan ada yang diteruskan ke Inspektorat Jenderal. Anwar menyebutkan, dari pengaduan tersebut banyak diantaranya yang menyebut rendahnya mutu hasil pemeriksaan pajak atau nilai pabean membuat ketidakpuasan para wajib pajak. Namun Anwar tidak menyebutkan jumlah pasti pengaduan tersebut. Tapi mereka yang kecewa ini kemudian menempuh langkah keberatan dan banding, meski belum juga diperoleh titik temunya. Masyarakat, lanjutnya, juga mengeluh karena adanya beberapa kesalahan aparat pajak atau bea dan cukai dalam masalah penyelesaian keberatan dan banding yang dianggap merugikan wjaib pajak. Rasa kecewa juga disampaikan karena upaya hukum berikutnya untuk menyelesaikan penetapan kewajiban perpajakan ini tidak dapat dilakukan. "Ada juga beberapa yang tidak puas karena perilaku oknum aparat pajak yang tidak baik. Penyebabnya macam-macam, ada yang karena beda penafsiran aturan, ada juga yang karena tidak paham," tandasnya. sumber : detikcom

Wajib Pajak Masih Kecewa Dengan Pelayanan Kantor Pajak

Komite Pengawas Perpajakan mencatat 60% dari 432 pengaduan yang sampai ke tangan Komwas Perpajakan mengaku kecewa terhadap Pelayanan Pajak. ...

Baca selengkapnya »

Jam Kerja KPP di Bulan Maret dan April 2010

Gudang Firmware

Link Author

Title: Jam Kerja KPP di Bulan Maret dan April 2010
Author: Gudang Firmware
Rating 5 of 5 Des:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh : Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelay...

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh : <ol style="font-family: arial;"><li>Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia untuk tetap buka dan memperpanjang jam kerja pada :</li></ol> <div style="margin-left: 40px; font-family: arial;"> <ol style="list-style-type: lower-alpha;"><li>Hari Sabtu tanggal 20, 27 Maret 2010, dan 24 April 2010, waktu bekerja mulai pukul 08.30 sampai 12.00 waktu setempat.</li><li>Hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 dan hari Jumat, tanggal 30 April 2010, waktu bekerja sampai dengan pukul 19.00 waktu setempat.</li></ol> </div> <ol start="2" style="list-style-type: decimal; font-family: arial;"><li>Jenis Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak pada tanggal-tanggal sebagaimana disebutkan pada angka 1, lebih ditekankan pada pelayanan penyampaian dan konsultasi SPT Tahunan PPh. Apabila terjadi permasalahan dari Wajib Pajak terkait situasi dan kondisi di lapangan, maka pelayanan tetap dilakukan dengan mengedepankan pelayanan prima dan edukasi terhadap masyarakat.</li></ol>Sumber : SE-18/PJ/2010 tanggal 19 Pebruari 2010

Jam Kerja KPP di Bulan Maret dan April 2010

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh : Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelay...

Baca selengkapnya »

BUMN Yang Menunggak Pajak

Gudang Firmware

Link Author

Title: BUMN Yang Menunggak Pajak
Author: Gudang Firmware
Rating 5 of 5 Des:

JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengonfirmasi tentang jumlah tunggakan pajak perusahaan BUMN senilai Rp 7,6 triliun. Ka...

<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV9Ro6QVwno1EXS5VT2LFoj_ptW-dXjaOwuHqew-29Tk2OlcZHzFIUyTlvfcZA01xyOb_xK2IrHNF2WXndEOEqufZ-UDqpURFik4m3K0lUanafj_TfcgdO0bSjRrTLx04JIeGB5mwVTMg/s1600-h/dl.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5432799311881410114" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV9Ro6QVwno1EXS5VT2LFoj_ptW-dXjaOwuHqew-29Tk2OlcZHzFIUyTlvfcZA01xyOb_xK2IrHNF2WXndEOEqufZ-UDqpURFik4m3K0lUanafj_TfcgdO0bSjRrTLx04JIeGB5mwVTMg/s320/dl.jpg" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 78px; height: 59px;" /></a>JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengonfirmasi tentang jumlah tunggakan pajak perusahaan BUMN senilai Rp 7,6 triliun. Kamis (28/1), Direktur Jenderal Pajak Tjiptardjo mengatakan, tunggakan pajak BUMN hingga kini mencapai Rp 7,6 triliun. Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, data tunggakan perusahaan BUMN harus dibedakan dalam beberapa kategori. "Jadi jumlah itu tidak semua BUMN yang betul-betul menunggak pajak," ujarnya hari ini (29/1). Kategori itu bisa dibedakan antara BUMN yang memang menunggak pajak, perusahaan BUMN yang pajaknya masih dalam sengketa, dan tunggakan pajak yang masih harus direkonsoliasikan datanya. Said mengaku, ada tiga perusahaan yang benar-benar menunggak pajak, yaitu PT Djakarta Lloyd, PT Merpati Nusantara, dan PT Perkebungan Nusantara XIV. "Memang ada yang menunggak, tapi cuma tiga perusahaan," ujar Said yang juga menjabat sebagai komisaris PT Merpati Nusantara ini. Dia bilang, ketiga perusahaan tersebut menunggak pajak karena masih menghadapi masalah keuangan. Jika ketiga perusahaan itu disuruh membayar semua tunggakan, pasti tidak mampu. "Kalau disuruh bayar semua, bisa bangkrut," katanya. Menurutnya, perusahaan BUMN yang masih besar tunggakannya tergolong pajak yang berstatus sengketa. "Ditjen (Direktorat Jenderal) pajak masih menganggap yang berstatus sengketa dianggap tunggakan," imbuhnya. Selain pembedaan ketiga kategori, solusi yang ingin ditawarkan Said adalah mengonversi utang pajak tersebut. Utang pajak bisa saja diubah menjadi penyertaan modal negara atau ditanggung pemerintah saja. "Tapi, nanti perlu dibicarakan dulu dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)," tegasnya. Sekedar informasi, selain tiga perusahaan yang benar-benar menunggak, ada beberapa perusahaan BUMN yang masih bersengketa di pengadilan pajak. Mereka adalah PT Jamsostek, PT Semen Tonasa, dan PT Angkasa Pura. Selain itu, ada dua perusahaan yang masih memiliki masalah pajak, yaitu PT Garuda Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Menurut Said, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori rekonsiliasi data karena manajemen perseroan mengaku tidak mengetahui ada masalah pajak di perusahaannya. sumber : kontan-online

BUMN Yang Menunggak Pajak

JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengonfirmasi tentang jumlah tunggakan pajak perusahaan BUMN senilai Rp 7,6 triliun. Ka...

Baca selengkapnya »

Maskapai Persoalkan Pajak Sewa Pesawat

Gudang Firmware

Link Author

Title: Maskapai Persoalkan Pajak Sewa Pesawat
Author: Gudang Firmware
Rating 5 of 5 Des:

Pemberlakuan pajak sewa pesawat sebesar 20% sejak 1 Januari 2010 nyatanya masih menyisakan persoalan bagi perusahaan maskapai penerbangan da...

Pemberlakuan pajak sewa pesawat sebesar 20% sejak 1 Januari 2010 nyatanya masih menyisakan persoalan bagi perusahaan maskapai penerbangan dalam negeri. Mereka masih belum mengerti mekanisme pengutipan pajak tersebut Pajak sewa pesawat tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Aturan itu mewajibkan maskapai penerbangan membayar pajak sebesar 20% tarif sewa pesawat terbang. Pajak itu termasuk golongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. Cuma, seperti apa persisnya mekanisme itu, "Hal itu masih belum jelas, perlu diagendakan sosialisasi lagi oleh Direktorat Jenderal Pajak." kata Ruth Harina Simatupang, Manajer Humas Sriwijaya Air, Selasa (12/1). PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) di luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia "Sqpemahaman saya, kalau pajak sewa pesawat dikategorikan sebagai PPh Pasal 26, pengutipannya dilakukan saat pesawat sewa itu datang ke Indonesia," kata Ruth. Namun, untuk lebih jelasnya, dia meminta Ditjen Pajak menyosialisasikan lagi ke maskapai. Sebab, ada wacana lain yang berkembang. Pajak sewa pesawat dikenakan saat kontrak sewa pesawat diteken maskapai dengan perusahaan penyewa. Jika ini tafsirnya, maskapai harus mengeluarkan biaya lebih besar. Sebab, artinya aturan pajak sewa pesawat itu berlaku surut dengan menghitung seluruh pesawat sewa yang sudah beroperasi di Indonesia. Data terakhir Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menyebutkan, dari sekitar 500 pesawat yang beroperasi di Indonesia 80% di antaranya berstatus sewa Menurut Harina, jika Ditjen Pajak mengharuskan maskapai penerbangan membayar pajak sewa pesawat sebesar 20% kepada pemerintah, mau tidak mau Sriwijaya akan mengenakan kenaikan tarif rata-rata 20% untuk menutupi beban pajak itu. Trisia Megawati, Head of Corporate Communication Mandala Airlines, mengaku masih berharap pemerintah mau mengkaji ulang kebijakan pemberlakuan tambahan pajak.20% ini. Sebab, dengan tambahan biaya ini. kemungkinan akan berdampak pada kenaikan harga tiket yang akan membebani penumpang. "Saat ini. Mandala masih mensimulasikan kenaikan harga yang akan terjadi, seandainya pemberlakuan kebijakan ini sudah final." katanya Sayang, Mandala enggan membeberkan perhitungan sebab semuanya masih dalam kajian. Sumber : Kontan

Maskapai Persoalkan Pajak Sewa Pesawat

Pemberlakuan pajak sewa pesawat sebesar 20% sejak 1 Januari 2010 nyatanya masih menyisakan persoalan bagi perusahaan maskapai penerbangan da...

Baca selengkapnya »

ACFTA pengaruhi penerimaan pajak

Gudang Firmware

Link Author

Title: ACFTA pengaruhi penerimaan pajak
Author: Gudang Firmware
Rating 5 of 5 Des:

JAKARTA: Ditjen Pajak menilai pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA) secara tidak langsung akan berdampak ganda terhad...

JAKARTA: Ditjen Pajak menilai pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA) secara tidak langsung akan berdampak ganda terhadap penerimaan pajak dalam negeri. Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan di satu sisi dampak pelaksanaan perdagangan bebas tersebut berpotensi menggerus penerimaan pajak akibat banyaknya pelaku usaha dalam negeri yang gulung tikar karena kalah bersaing. "Tapi di sisi lain, barang-barang dari sana [China] akan banjir di sini yang pembelinya di sini juga banyak karena lebih murah. Ini kan untung. Jadi selalu ada plus minus-nya," katanya di Jakarta hari ini. Namun demikian, dia mengaku saat ini pihaknya belum mempunyai perhitungan perihal berapa potensi penerimaan yang akan hilang dan berapa potensi penerimaan yang akan diperoleh dari pelaksanaan ACFTA itu. "[Ditjen] Bea Cukai dan [Ditjen] Pajak berbeda. Kalau Bea Cukai gampang membuat perkiraan tapi Ditjen Pajak agak susah," jelasnya. Bahkan, lanjutnya, pelaksanaan ACFTA tersebut belum dimasukkan dalam indikator yang perlu diwaspadai dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun ini. "Karena kejadiannya belum pasti maka belum dijadikan perhitungan 2010. Kami belum bisa membuat perkiraan pengaruhnya. Perlu waktu, bisa jadi pertengahan tahun atau akhir tahun. Dan bisa jadi 2011 baru terasa." sumber: bisnis indonesia

ACFTA pengaruhi penerimaan pajak

JAKARTA: Ditjen Pajak menilai pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA) secara tidak langsung akan berdampak ganda terhad...

Baca selengkapnya »

Pusat Pengaduan Pajak

Gudang Firmware

Link Author

Title: Pusat Pengaduan Pajak
Author: Gudang Firmware
Rating 5 of 5 Des:

Direktorat Jenderal (Ditjen ) Pajak mengembangkan, Pusat Pengaduan Pajak (Tax Compliance Centre) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat m...

Direktorat Jenderal (Ditjen ) Pajak mengembangkan, Pusat Pengaduan Pajak (Tax Compliance Centre) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap Ditjen Pajak dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Keterangan tertulis Departemen Keuangan (Depkeu) yang diterima di Jakarta, Kamis [07/01], menyebutkan bahwa Ditjen Pajak membuka akses pengaduan seluas-luasnya melalui telepon, faksimili, internet, surat, dan atau cara lain yang dapat ditangani dengan cepat dan tuntas. Pusat Pengaduan Pajak sebenarnya sudah dikembangka sejak tahun 2008 di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan antara lain melalui Kring Pajak 500 200, faksimili 021 5251238/5736088, SMS:081317872525 (PAJAK), dan alamat surat Gedung B Lantai 4 Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta. Hingga saat ini, pengaduan masyarakat yang diterima Ditjen Pajak umumnya berupa keluhan tentang penerapan peraturan perpajakan yang tidak konsisten, indikasi penggelapan pajak oleh wajib pajak, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin pegawai, hambatan dan ketidakprofesionalan dalam pelayanan, dan sarana kantor yang tidak memadai. Pusat Pengaduan Pajak memiliki standar operating procedure (SOP) penanganan pengaduan yang sudah dibakukan. Selama periode Januari hingga Oktober 2009, jumlah pengaduan yang masuk mencapai 8.390 pengaduan. Jumlah pengaduan terbanyak masuk pada bulan-bulan di awal tahun karena terkait dengan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2008. Pengaduan terbanyak masuk melalui telepon yang mencapai 7.897 pengaduan, disusul internet 434 pengaduan, surat/faksimili 50, dan sisanya penggunaan media lain. Namun dari total jumlah pengaduan tersebut, tidak semua pengaduan yangditerima dapat ditindaklanjuti karena unsur identitas pelapor yang tidak jelas, tidak ada kontak yang dapat dihubungi, dan atau bukti/data pendukung tidak ada. Sebanyak 7.985 pengaduan dapat langsung diselesaikan atau dijawab oleh petugas Pusat Pengaduan Pajak tanpa harus ditindaklanjuti ke unit kerja bersangkutan karena sifatnya hanya informasi dan saran. Sementara itu mengenai penegakan hukum secara internal, Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Richard Burton, menyebutkan, selama 2009, Ditjen Pajak telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 516 pegawai dari tingkat ringan hingga berat (pemecatan). Khusus untuk bulan Desember 2009 saja, Ditjen Pajak telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada sebanyak 162 pegawai.

Pusat Pengaduan Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen ) Pajak mengembangkan, Pusat Pengaduan Pajak (Tax Compliance Centre) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat m...

Baca selengkapnya »

Ditjen Pajak Terima 8.390 Pengaduan Masyarakat di 2009

Gudang Firmware

Link Author

Title: Ditjen Pajak Terima 8.390 Pengaduan Masyarakat di 2009
Author: Gudang Firmware
Rating 5 of 5 Des:

Direktorat Jenderal Pajak menerima 8.390 pengaduan dari masyarakat terkait pajak selama Januari hingga Oktober 2009. Keluhan yang paling ban...

Direktorat Jenderal Pajak menerima 8.390 pengaduan dari masyarakat terkait pajak selama Januari hingga Oktober 2009. Keluhan yang paling banyak diadukan oleh masyarakat adalah mengenai ketidakprofesionalan petugas pajak dan hambatan pelayanan pajak. Hal tersebut terkait dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh 2008 yang harus dimasukkan paling lambat tangga 31 Maret 2009, sehingga masyarakat dan Wajib Pajak banyak melakukan pengaduan, informasi dan saran terkait dengan pelayanan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dari total jumlah pengaduan tersebut, tidak semua pengaduan yang diterima dapat ditindaklanjuti karena unsur identitas pelapor yang tidak jelas, tidak ada kontak yang dapat dihubungi, dan atau bukti/data pendukung tidak ada. Sebanyak 7.985 pengaduan dapat langsung diselesaikan atau dijawab oleh petugas Pusat Pengaduan Pajak tanpa harus ditindaklanjuti ke unit kerja bersangkutan karena sifatnya hanya informasi dan saran. Jenis pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat adalah: - Ketidakprofesionalan dan hambatan pelayanan - Inkonsistensi penerapan peraturan - Indikasi penggelapan pajak - Penyalahgunaan wewenang dan disiplin

Ditjen Pajak Terima 8.390 Pengaduan Masyarakat di 2009

Direktorat Jenderal Pajak menerima 8.390 pengaduan dari masyarakat terkait pajak selama Januari hingga Oktober 2009. Keluhan yang paling ban...

Baca selengkapnya »

Formulir Kontak