Stimulus Fiskal 2010 Masih Dibutuhkan

<span style="font-weight: bold;font-size:85%;" ><span style="font-family: arial;">Jumat, 14 Agustus 2009 07:59</span></span><br /><span style="font-family: arial;">Pemerintah diminta mempertahankan kebijakan stimulus fiskal pada 2010 untuk mengantisipasi pemulihan ekonomi negara lain yang dapat mengancam pelarian modal. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan pemerintah harus mewaspadai risiko pemburukan ekonomi akibat pelarian modal pada Agustus 2010.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Untuk itu, pemerintah harus lebih fokus pada upaya memperkuat ketahanan ekonomi domestik dengan melanjutkan kebijakan stimulus fiskal dengan implementasi yang lebih baik daripada tahun ini.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">"Pada tahun ini, problem Indonesia tidak akan rumit, tapi pada Agustus 2010 patut diwaspadai. Sekarang investasi masih masuk ke Indonesia, tapi kalau negara lain recover, dana ini bisa lari," jelasnya dalam seminar kajian tengah tahun Indef bertajuk Krisis Keuangan, Stimulus Fiskal, dan Ketahanan Ekonomi, kemarin.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Dia mengatakan stimulus fiskal di sebagian besar negara di dunia tidak hanya dilakukan pada saat krisis ekonomi melanda, tetapi juga didesain untuk menciptakan dampak positif hingga jangka panjang. Indonesia perlu meniru ini, salah satunya dalam bentuk stimulus infrastruktur yang wajib dilakukan untuk 5 tahun ke depan.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">"Juga harus ada stimulus terhadap industri yang akan dikembangkan. Stimulus fiskal juga perlu dialokasikan untuk penciptaan entrepreneur baru."</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Dalam RAPBN 2010, pemerintah tidak mengalokasikan stimulus fiskal seperti pada APBN 2009 yang dianggarkan Rp73,3 triliun. Dengan begitu, alokasi stimulus yang sebelumnya ada akan dihapus dan dikembalikan menjadi program reguler kementerian/lem-baga.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia M.S. Hidayat menilai besaran defisit APBN 2010 perlu dinaikkan dari 1,6% menja-di 2% agar belanja stimulus fiskal bisa berlanjut pada tahun depan.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Menurut dia, fokus pelaksanaan stimulus fiskal lebih diarahkan pada belanja infrastruktur yang diyakini sangat efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">"Saya kira perlu alokasi khusus tambahan pada 2010. Kita sedang bicara dengan DPR, kalau perlu defisit anggaran ditambah jadi 2%. Sisanya diserahkan pada [sektor] infrastruktur," ujarnya seusai acara penganugerahan Annual Report Award 2008 Rabu malam.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Tambahan defisit 0,4% itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk menarik minat berinvestasi di Indonesia.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Cara ini mencontoh China yang mampu mendorong laju PDB hingga 7,9% pada kuartal 11/2009 dengan mengalokasikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">"[Pembangunan infrastruk tur] Itu adalah salah satu daya tarik orang untuk investasi, terutama di daerah."</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Di sisi lain. Hidayat mengkritisi lambatnya penyerapan APBN 2009 yang lebih dise babkan oleh faktor birokrasi. Untuk itu, pemerintah harus terus menjalankan reformasi birokrasi dengan benar.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonominasiona] pada tahun ini bisa mencapai garis tengah target pemerintah 4%-4,5% atau sekitar 4,25%. Kondisi ini bisa terjadi karena perbaikan kinerja ekspor dan peningkatan permintaan domestik.</span><br /><br /><span style="font-family: arial; font-weight: bold;">Optimisme naik</span><br /><br /><br /><span style="font-family: arial;">Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4% pada kuartal 11/2009 membawa optimisme baru bagi semua pihak karena lebih baik dari ekspektasi semula 3,8%.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">"Bisa terjadi lebih dari 4% walaupun enggak jauh, tapi bisa mungkin sedikit agak di tengah [antara 4%-4,5%],"</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Indeks harga saham gabungan (IHSG) kemarin menguat 49,132 poin (2,09%) ke level 2.396,49 setelah pada sesi pertama sempat menyentuh level 2.408,88. Nilai transaksi mencapai Rp8,12 triliun dengan pembelian bersih asing Rp80 miliar.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Sementara itu, rupiah pada perdagangan pukul 15.59 WIB menyentuh Rp9.950 per dolar AS, atau menguat tipis dibandingkan dengan waktu yang sama sehari sebelumnya, yaitu Rp9.995 per dolar AS.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Analis PT Panin Sekuritas Tbk Purwoko Sartono mengatakan kenaikan bursa saham nasional kali ini sejalan dengan pergerakan bursa kawa-san yang merespons pernyataan The Fed.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">"Investor domestik merespons positif pernyataan The Fed yang mengindikasikan ekonomi dunia terus pulih sehingga harga minyak mentah dunia dan mayoritas bursa dunia menguat," tuturnya kepada Bisnis.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Rapat Komite Pasar Terbuka The Fed (FOMC) kemarin juga memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya pada level 0%-0,25%. Pernyataan The Fed tersebut mendongkrak harga minyak mentah dunia sebesar 2,18%, atau US$1,53 per barel ke level harga US$71,69.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Indeks Morgan Stanley Capital kawasan Asia Pasifik menguat 1,5% menjadi 112,81. Bursa Shanghai merespons dengan kenaikan 0,89%, Nikkei-225 tumbuh 0,79%. dan Hang Seng terangkat 2,08%.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Di Indonesia, seluruh indeks sektoral menguat, terutama sektor pertambangan dan perkebunan yang masing-masing melonjak 4,32% dan 3,79%.</span><br /><br /><span style="font-family: arial;">Indeks LQ-45 naik 2,26%, diikuti Jakarta Islamic Index (JII) yang tumbuh 2,59%, dan indeks BISNIS-27 menguat 1,98%.</span><br /><br /> <br /><br /><span style="font-size:85%;"><span style="font-family: arial; font-style: italic;">Sumber : Bisnis Indonesia </span></span>

Stimulus Fiskal 2010 Masih Dibutuhkan

Jumat, 14 Agustus 2009 07:59 Pemerintah diminta mempertahankan kebijakan stimulus fiskal pada 2010 untuk mengantisipasi pemulihan ekonomi ne...

Baca selengkapnya »

Stimulus fiskal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

<strong>Untuk siapa dan sektor usaha apa ?</strong><br /><strong></strong><br />Diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada:<br />- kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan dan kehutanan<br />- kategori usaha perikanan,<br />- kategori usaha industri pengolahan<br />(detil Sektor usaha yang diberikan stimulus <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/pmk-43-2009.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><em><strong>- klik disini</strong></em></span></a>)<br /><br /><br /><script src="http://adsensecamp.com/show/?id=JvdgH406cao%3D&cid=xoxibs15%2BiU%3D&chan=LdODDyUNkg4%3D&type=2&title=333333&text=000000&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=FFFFFF" type="text/javascript"><br /></script><br /><br /><br /><strong>Berapa besarnya yang ditanggung ?</strong><br /><br /><strong><span style="color: rgb(51, 51, 255);">1. Pekerja (<span style="color: rgb(204, 0, 0);">yang memiliki NPWP</span>) yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak lebih dari Rp 5 juta dalam satu bulan</span></strong>:<br />berlaku penuh sejak masa Pebruari 2009 s.d Desember 2009.<br /><em>Contoh :</em> Penghasilan pekerja di bulan Pebruari 2009 adalah sebesar Rp 5juta dan PPh 21 terutang sebesar Rp 153.750,-Maka jumlah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja adalah sebesar Rp 5.153.750,- (Rp 5.000.000,- + Rp 153.750,-)<br /><br /><strong><span style="color: rgb(51, 51, 255);">2. Pekerja (<span style="color: rgb(204, 0, 0);">yang tidak memiliki NPWP</span>) yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak lebih dari Rp 5 juta dalam satu bulan:</span></strong><br /><strong><em>- untuk masa Pajak Pebruari 2009 s.d Juni 2009 berlaku ketentuan sebagai berikut :</em></strong><br />untuk pekerja yg tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi dari tarif yang berlaku (misal : tarif normal 5%, maka tarif untuk pekerja yg tidak ber-NPWP adalah sebesar 6% (5% x 120%))<br />PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah yang diterima pekerja adalah sebesar pajak terutang berdasarkan tarif sesuai UU PPh dan tidak termasuk kenaikan tarif pajak sebesar 20%.<br />Sedangkan Kenaikan PPh Ps 21 sebesar 20% akan dipotong pemberi kerja dan disetor ke kas negara.<br />Contoh untuk pekerja yg tidak memiliki NPWP, masa Pebruari s.d Juni 2009 : <a href="http://www.ziddu.com/download/3931504/hanPeraturanDirekturJenderalPajakNomorPER-22PJ2009.zip.html" target="_blank"><span style="color: rgb(102, 51, 0);"><em>lihat lampiran PER-26/PJ/2009 - klik disini</em></span></a><br /><br /><strong><em>- untuk masa pajak Juli 2009 s.d Desember 2009, berlaku ketentuan:</em><br /></strong>a. bagi pekerja yang tidak memiliki NPWP, atas PPh Pasal 21 nya Tidak Ditanggung Pemerintah alias tetap dipotong seperti biasa (disetor ke Negara)<br />b. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah hanya diberikan sejak masa pajak, setelah pekerja yang bersangkutan memiliki NPWP<br /><br /><br /><strong>Bagaimana pelaksanaannya?</strong><br /><br />PPh Ps 21 ditanggung pemerintah wajib dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebesar PPh Ps 21 yang terutang.<br />Dalam hal pelaksanan kewajiban pemotongan PPh ps 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan pemberi kerja:<br />a. memberikan tunjangan Pph ps 21 kepada pekerja atau;<br />b. Menanggung PPh Ps 21 yang terutang atas penghasilan pekerja;<br />PPh ps 21 yang ditunjang atau ditanggung tersebut tetap harus diberikan kepada pekerja yang mendapat PPh ps 21 yang ditanggung pemerintah<br /><br /><strong>Contoh:</strong><br /><strong><br /></strong>Penghasilam pekerja di bulan Pebruari 2009 adalah sebesar Rp 4,5juta dan PPh 21 terutang sebesar Rp 136.750,-<br />Maka jumlah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja adalah sebesar Rp 4.636.750,- (Rp 4.500.000,- + Rp 136.750,-)<br /><br /><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Contoh lain</span> dapat dilihat di Lampiran I PER-22/PJ/2009 (<a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-22-2009.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">download disini</span></a>)<br /><br /><br /><strong>Bagaimana pelaporannya?</strong><br /><strong></strong><br />1. Pemberi kerja wajib menyampaikan realisasi pembayaran PPh Ps 21 DTP kepada kepala KPP dengan menggunkan formulir Lampiran II PER-22/PJ/2009 (<a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-22-2009.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">download disini</span>)</a><br /><br />2. atas PPh 21 DTP tersebut wajib dibuatkan SSP yang dibubuhi cap matau tulisan “PPh Ps 21 DTP eks PMK-43/PMK.03/2009” oleh pemberi kerja (Tidak perlu disetor)<br /><br />3. Formulir no.1 (Realisasi pembayaran) dan no.2 (SSP DTP) dilampirkan dalam SPT Masa PPh Ps 21<br /><br /><br /><strong>Kapan berlakunya</strong><br /><strong></strong><br />Sejak tanggal 3 Maret 2009 s.d 31 Desember 2009<br /><br /><strong>Dasar Hukum :</strong><br />1. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-43/PMK.03/2009 , 03-03-2009 <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/pmk-43-2009.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">DOWNLOAD</span></a><br />2. Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-22/PJ/2009, 04-03-2009 <a href="http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-22-2009.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">DOWNLOAD</span></a><br />3. Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-26/PJ/2009, 18-03-2009 Tentang Perubahan PER-22/PJ/2009 <a href="http://www.ziddu.com/download/3931504/hanPeraturanDirekturJenderalPajakNomorPER-22PJ2009.zip.html">DOWNLOAD</a><br />4. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-49/PMK.03/2009, 18-03-2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-43/PMK.03/2009<br /><br /><br /><br /><br /><script src="http://adsensecamp.com/show/?id=JvdgH406cao%3D&cid=xoxibs15%2BiU%3D&chan=LdODDyUNkg4%3D&type=2&title=333333&text=000000&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=FFFFFF" type="text/javascript"><br /></script>

Stimulus fiskal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Untuk siapa dan sektor usaha apa ? Diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada: - kategori usaha pertanian t...

Baca selengkapnya »