PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PESERTA KEGIATAN

<span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >1. Definisi Peserta Kegiatan</span><br /><span style="font-family:arial;">Adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu termasuk mengikuti rapat, siding, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.</span><br /><br /><span style="font-family:arial;">Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :</span><br /><br /><span style="font-family:arial;">1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;</span><br /><span style="font-family:arial;">2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;</span><br /><span style="font-family:arial;">3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;</span><br /><span style="font-family:arial;">4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;</span><br /><span style="font-family:arial;">5. peserta kegiatan lainnya</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >2. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21</span><br /><span style="font-family:arial;">Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa :</span><br /><span style="font-family:arial;">- uang saku;</span><br /><span style="font-family:arial;">- uang representasi;</span><br /><span style="font-family:arial;">- uang rapat;</span><br /><span style="font-family:arial;">- honorarium;</span><br /><span style="font-family:arial;">- hadiah atau penghasrgaan denagn nama dan dalam bentuk apapun; dan</span><br /><span style="font-family:arial;">- imbalan sejenis dengan nama apapun</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >3. Pemotong PPh Pasal 21 </span><br /><span style="font-family:arial;">Pemotong PPh Pasal 21 adalah penyelenggara kegiatan, termasuk didalamnya :</span><br /><span style="font-family:arial;">- badan pemerintah;</span><br /><span style="font-family:arial;">- organisasi yang bersifat nasional dan internasional;</span><br /><span style="font-family:arial;">- perkumpulan;</span><br /><span style="font-family:arial;">- orang pribadi; serta </span><br /><span style="font-family:arial;">- lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapaun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan</span><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >4. Tarif PPh Pasal 21</span><br /><span style="font-family:arial;">Tarif yang dikenakan atas Imbalan kepada peserta kegiatan adalah </span><br /><span style="font-family:arial;">Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan Jumlah Penghasilan Bruto untuk setiap kali pembayaran. yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima peserta kegiatan..</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >5. Dasar Hukum</span><br /><span style="font-family:arial;">UU No 36 Tahun 2008, PMK-252/PMK.03/2008 dan PER-31/PJ/2009 </span><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >Contoh :</span><br /><br /><span style="font-family:arial;">Taufik Hidayat adalah pemain bulutangkis professional. Dia bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen Indonesia Terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp 200juta.</span><br /><br /><span style="font-family:arial;"><span style="font-style: italic;">PPh ps 21</span> yang terutang adalah sebesar<span style="font-style: italic;"> Rp 25.000.000,-</span></span><br /><span style="font-family:arial;">Perhitungannya :</span><br /><span style="font-family:arial;">5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-</span><br /><span style="font-family:arial;">15% x Rp 150.000.000,- = Rp 22.500.000,-</span>

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PESERTA KEGIATAN

1. Definisi Peserta Kegiatan Adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu termasuk mengikuti rapat, siding, seminar, lok...

Baca selengkapnya »

Penghitungan PPh Pasal 21 Tahun 2009 - Tenaga Ahli

<span style="font-family:arial;"><strong>1. Ketentuan Lama PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli</strong> </span><br /><span style="font-family:arial;"><br />Ketentuan mengenai petunjuk pemotongan PPh Pasal 21 sebelum tahun 2009 diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER - 15/PJ/2006 jo KEP-545/PJ/2000.<br />Menurut Pasal 9 ayat :<br />(7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.<br />(8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.”<br />Menurut Pasal 12:<br />Tarif sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).<br />Sehingga besarnya PPh Pasal 21 atas tenaga ahli adalah sebesar<span style="color:#000099;"> 7,5% (15% x 50%) x Penghasilan Bruto<br /></span><br /><br /><br /></span><span style="font-family:arial;"></span><span style="font-family:arial;"><p><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiia9d-RtXM7cqQp8jMo7W81Rc0zdbpxNTMzLgTsVFk-edl06r6r4_kAEmbl7zdNze8ZsghhD1AqIZjkE6rlxK-DJAEF_DTkhn2ZQy4MXLCKakyK1VMyxYqKVqimsB2v632y3jQTo7Ne1s/s1600-h/tenaga+ahli.bmp" target="_blank"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5350791809410192994" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiia9d-RtXM7cqQp8jMo7W81Rc0zdbpxNTMzLgTsVFk-edl06r6r4_kAEmbl7zdNze8ZsghhD1AqIZjkE6rlxK-DJAEF_DTkhn2ZQy4MXLCKakyK1VMyxYqKVqimsB2v632y3jQTo7Ne1s/s320/tenaga+ahli.bmp" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 211px; TEXT-ALIGN: center" /></a><br /><strong>2. Ketentuan Baru PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli</strong> </p><p>Ketentuan baru menegnai tenaga ahli diatur dalam PER-31/PJ/2009.<br />Menurut peraturan tersebut tenaga ahli merupakan salah satu dari bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.<br /><br />Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.<br /><br />Dalam hal tenaga ahli tersebut tidak melakukan pekerjaan bebas, misalnya bekerja sebagai pegawai di institusi/ perusahaan tertentu, meskipun profesinya sebagai tenaga ahli, namun dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaannya mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 untuk pegawai.<br /><br /><strong>3. Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli</strong> </p><p>Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh.<br /><br />Khusus untuk Dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.<br /><br /><strong>4. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli</strong></p><p>Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas <span style="color:#000099;"><em>Jumlah Kumulatif dari 50% (lima puluh persen) dari Jumlah penghasilan bruto</em></span> yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.<br /></span></p><br /><br /><strong>contoh penghitungan - <span style="color:#cc0000;">klik di Gambar berikut</span> :</strong><br /><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhawlkZ3OvZdrhYtJbl9NkyERF_gpJ9m2rpyUDq3IuBOT5XR99Ztos6G7hLNe4JBDcdbLC6HyC_RhyphenhyphenM5duSNroDDqwiMiCNbKHtYDuFV5l9eX6OQ-EnFB4q2WDfI9OXtBic-jsfV6CKZ64/s1600-h/tenaga+ahli.jpg" target="_blank"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5350797898670371938" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhawlkZ3OvZdrhYtJbl9NkyERF_gpJ9m2rpyUDq3IuBOT5XR99Ztos6G7hLNe4JBDcdbLC6HyC_RhyphenhyphenM5duSNroDDqwiMiCNbKHtYDuFV5l9eX6OQ-EnFB4q2WDfI9OXtBic-jsfV6CKZ64/s400/tenaga+ahli.jpg" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" /></a>

Penghitungan PPh Pasal 21 Tahun 2009 - Tenaga Ahli

1. Ketentuan Lama PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli Ketentuan mengenai petunjuk pemotongan PPh Pasal 21 sebelum tahun 2009 diatur oleh Peratura...

Baca selengkapnya »

Workshop dengan Tema PPh Pasal 21 2009 dan SPT Masa PPh Ps 21 Baru

<span style="font-family:arial;">Workshop yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2009 dengan Tema inti <strong><em>"Penghitungan PPh Pasal 21 Baru sesuai PER-31/PJ/2009 dan Tatacara Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 Baru yang mulai berlaku JULI 2009 sesuai PER-32/PJ/2009"</em></strong> telah sukses digelar.<br /><br />Hebatnya, acara ini diikuti peserta dari berbagai daerah, selain peserta dari Jakarta juga diikuti oleh beberapa peserta dari luar jawa, yaitu dari Lampung dan Kalimantan (Pontianak). Hal ini menunjukkan bahwa animo para Wajib Pajak untuk ingin mengerti pajak khususnya Penghitungan dan SPT PPh Pasal 21 yang baru sangat tinggi.<br /><br />Acara dimulai tepat jam 09.00wibb dengan pembukaan dan dilanjutkan pembahasan oleh Trainer. Materi pertama dibahas mengenai pengertian PPh Ps 21, pemotong PPh Ps 21, penerima penghasilan (Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Ahli, Bukan Pegawai, Peserta Kegiaan dan lainnya), dan Dasar Penghitungan PPh Ps 21 beserta tarif.<br /><br />Pada materi kedua dibahas mengenai pengertian dan tatacara penghitungan dan pemotongan PPh Ps 21 yang Ditanggung Pemerintah (Stimulus PPh Ps 21 untuk Karyawan) beserta contoh Penghitungannya. Karena kebetulan terdapat beberapa Wajib Pajak yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri gula.<br /><br />Pada materi ketiga dibahas mengenai pembahasan soal-soal PPh Pasal 21. Dan pada materi terakhir diisi dengan tatacara pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 Baru yang mulai berlaku masa JULI 2009.<br /><br />Rencananya masih akan diadakan workshop serupa, yaitu pada <strong><em><span style="color:#000099;">tanggal 11 Juli 2009 dan 25 Juli 2009</span></em></strong>. Bagi anda yang belum sempat mengikutinya, dan berminat untuk mengikutinya, silakan hubungi:<br /><br /><span style="color:#000099;"><em><strong>TRAIN4BEST<br />Consulting, Training dan Assessment<br /></strong></em>Jl. Duren Tiga Barat 1 No. 1<br />Jakarta 12760<br />Phone : 021-98265288 / 96323283 (Dwi / Tuti / Lina)<br />Fax : 021-7946480<br />Email : info@train4best.com<br /></span><br />Foto pada saat penyerahan penghargaan dan Serifikat kepada salah seorang peserta, Bapak Fuady Rachman dari PT GARUDA INDONESIA. </span><br /><a href="http://angga-sena.blogspot.com/2009/06/workshop-perhitungan-pph-pasal-21-tahun.html" target="”_blank”"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5350562898239160946" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTe1cDXaHdHxgZehWjldEb8U5HpCcmlJle1XiFkcUQ6MgROkwJPwyeM0r_SjC6m6EpHlBaoHvqyqHRM4ChoJ8IvLY8bMVQbowG1bL7-6hdb4XwxEU92Gar4CYfv4fT3AHFgCXwo8fFo4k/s320/DSC02496.JPG" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" /></a>

Workshop dengan Tema PPh Pasal 21 2009 dan SPT Masa PPh Ps 21 Baru

Workshop yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2009 dengan Tema inti "Penghitungan PPh Pasal 21 Baru sesuai PER-31/PJ/2009 dan Tatacar...

Baca selengkapnya »

Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Baru - PER-32/PJ/2009

<span style="font-size:85%;"><span style="font-family:arial;">Sehubungan dengan telah dikeluarkannya peraturan :<br />PMK-252/PMK.03/2008 dan PER-31/PJ/2009<br />Mengenai :<br /></span><span style=";font-family:arial;font-size:85%;" ><strong>Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi</strong></span></span><br /><span style="font-size:85%;"><span style="font-family:arial;"><br />maka pada tanggal 25 Mei 2009 telah diterbitkan :<br /><br /></span></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;"><span style="font-weight: bold;">Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 </span></span><br /><br /></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:arial;"><span style="font-weight: bold;">Tentang</span></span><br /><br /></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan</span><br /></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26</span></span><br /><br /><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;font-size:100%;" >Mulai berlaku untuk Masa Juli 2009</span><br /></div><span style="font-size:85%;"><br /><span style="font-style: italic;font-family:arial;" ><br /><a style="color: rgb(204, 0, 0);" href="http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=683&Itemid=156" target="_blank"><span style="font-weight: bold;">DOWNLOAD :</span><br />- PER-32/PJ/2009<br /></a><a href="http://www.ziddu.com/download/5929482/SPT21baruexcel.rar.html" target="_blank"><br /><span style="font-weight: bold;">DOWNLOAD</span> SPT MASA 21 - EXCEL VERSION</a><br /><a href="http://www.ziddu.com/download/5929483/SPT21baruword.rar.html" target="_blank"><span style="font-weight: bold;">DOWNLOAD</span> SPT MASA 21 - WORD VERSION</a><br /><br /><br /></span></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;"><span style="font-style: italic;font-family:arial;" ><span style="font-weight: bold;">PETUNJUK PENGISIAN </span></span><span style="font-style: italic; font-weight: bold;font-family:arial;" >SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="font-style: italic;font-family:arial;" ><span style="font-weight: bold;">DAN/ATAU PASAL 26</span></span></span><br /></div><span style="font-size:85%;"><span style="font-style: italic;font-family:arial;" ><br /></span><span style="font-family:arial;">Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:<br /><br /></span><span style="font-family:arial;">1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas.<br /><br /></span><span style="font-family:arial;">2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditandatangani oleh Wajib Pajak/Pengurus/Direksi atau Kuasa Wajib Pajak. SPT yang ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.<br /><br /></span><span style="font-family:arial;">3. SPT Masa PPh Pasal 21 dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dan Keputusan Direktur Jendera2l Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001.<br /><br /></span><span style="font-family:arial;">4. PPh Pasal 21 dibayarkan/disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007.<br /><br /></span><span style="font-family:arial;">5. Pembayaran/penyetoran PPh yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.<br /><br /></span><span style="font-family:arial;">6. SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan setelah jangka waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). </span><br /><br /><br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;"><span style="font-family:arial;"><span style="font-weight: bold;">PETUNJUK UMUM</span></span></span><br /></div><span style="font-size:85%;"><span style="font-family:arial;"><br /></span><span style="font-family:arial;">SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:<br /><br /></span><span style="font-family:arial;">- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.<br /><br /></span><span style="font-family:arial;">- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.<br /><br /></span><span style="font-family:arial;">- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.<br /><br /></span><span style="font-family:arial;">- Kolom Identitas: <br /><br /></span><span style="font-family:arial;">Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. </span><br /><span style="font-family:arial;">Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan. <br /><br /></span><span style="font-family:arial;">- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal. </span><br /><span style="font-family:arial;"> Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) </span><br /><span style="font-family:arial;"> dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50) </span><br /><br /><br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;"><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >PETUNJUK KHUSUS</span></span><br /></div><span style="font-size:85%;"><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" ><br /></span><span style="font-family:arial;"><span style="font-weight: bold;">1721</span><br />Wajib disampaikan tiap bulan<br /><br /></span><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >1721-I</span><br /><span style="font-family:arial;">Formulir 1721 – I <span style="color: rgb(51, 51, 255); font-style: italic;">wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember.</span> Pemotong Pajak tidak perlu menyampaikan formulir 1721-A1/A2 sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21dan/atau Pasal26, namun wajib memberikan bukti pemotongan 1721-A1/A2 kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua maupun kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya.<br /><br /></span><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >1721-II</span><br /><span style="font-family:arial;">Formulir 1721 – II <span style="color: rgb(51, 51, 255); font-style: italic;">wajib disampaikan hanya pada saat</span> ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP<br /><br /></span><span style="font-weight: bold;font-family:arial;" >1721-T</span><br /><span style="font-family:arial;">Formulir 1721 – T <span style="font-style: italic; color: rgb(51, 51, 255);">wajib dilampirkan pada saat</span> pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. </span><br /><span style="font-family:arial;">Dalam hal Wajib Pajak telah berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009.</span></span><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaawr1TiRfF-_7tc1dWk29u24nfGZ1tQq9ou3EtHu_L8gEVphTq7YGV6T6ADPcgKfCCKEQDPkNzf45MU7KNHTs3yvykrszImU2X1OHw-9Uxos1A4BpmpcYK8ytPsv8YEvwkWihIXOQeqE/s1600-h/SPT+21+BARU.JPG"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5344232983278677810" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaawr1TiRfF-_7tc1dWk29u24nfGZ1tQq9ou3EtHu_L8gEVphTq7YGV6T6ADPcgKfCCKEQDPkNzf45MU7KNHTs3yvykrszImU2X1OHw-9Uxos1A4BpmpcYK8ytPsv8YEvwkWihIXOQeqE/s400/SPT+21+BARU.JPG" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 264px; height: 400px;" /></a>

Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Baru - PER-32/PJ/2009

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya peraturan : PMK-252/PMK.03/2008 dan PER-31/PJ/2009 Mengenai : Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...

Baca selengkapnya »