Pajak

<div style="text-align: center;">SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 57/PJ/2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA SEBAGAI OFFICIAL PADA BADAN-BADAN INTERNASIONAL DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, </div> Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan perihal perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai official pada badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Section 18 (b) Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946, diatur bahwa official of the United Nations shall be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the United Nations. 2. Berdasarkan Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947, antara lain mengatur: 1. Section 1, the words "special agencies" mean: 1) The International Labour Organization; 2) The Food and Agriculture Organization of the United Nations; 3) The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 4) The International Civil Aviation Organization; 5) The International Monetary Fund; 6) The International Bank for Reconstruction and Development; 7) The World Health Organization; 8) The International Telecomunications Union; and 9) Any other agencies in any relation with the United Nations in accordance with Articles 57 and 63 of the Charter. 2. Section 19 (b), official of the special agencies enjoy the same exemption from taxation in respect of salaries and emoluments paid to them by specialized agencies and on the same condition as are enjoyed by official of the United Nations. 3. Indonesia sudah mengesahkan Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946 dan Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947 dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1969 tentang Pengesahan Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946; Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies,1947; Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agencies, 1959. 4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ditegaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai official pada dan hanya memperoleh penghasilan dari badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana dinikmati oleh official dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu atas penghasilan yang diterima bukan merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2009 Direktur Jenderal, ttd. Darmin Nasution NIP 130605098

Perlakuan PPh atas Penghasilan WNI Yang Bekerja Sebagai Official di PBB - SE-57/PJ/2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 57/PJ/2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG ...

Baca selengkapnya »

Perlakuan PPh atas Penghasilan WNI Yang Bekerja Sebagai Official di PBB - SE-57/PJ/2009

Formulir Kontak