Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.03/2011 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : <ol start="1" type="a"><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: normal;">bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan atas penanaman kembali Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2008 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap, perlu mengatur kembali perlakuan perpajakan atas penanaman kembali Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap;</li><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: normal;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap;</li></ol> Mengingat : <ol start="1" type="1"><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: normal;">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</li><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: normal;">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</li><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: normal;">Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;</li></ol> MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP. Pasal 1 <table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (1) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (2) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Dalam hal Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia, penghasilan dimaksud dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (3) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk: <ol start="1" type="a"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;</li><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;</li><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; atau</li><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.</li></ol> </td> </tr> </tbody></table> Pasal 2 <table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (1) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap yang ditanamkan kembali di Indonesia yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol start="1" type="a"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">penanaman kembali di Indonesia harus dilakukan paling lama pada akhir Tahun Pajak berikutnya, setelah Tahun Pajak diperolehnya penghasilan tersebut bagi Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan; dan</li><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan dan/atau saat mulai berproduksi komersial bagi perusahaan yang baru didirikan, yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.</li></ol> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (2) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol start="1" type="a"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia secara aktif telah melakukan kegiatan usaha sesuai akta pendiriannya, paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan; dan</li><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak perusahaan baru dimaksud berproduksi komersial.</li></ol> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (3) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol start="1" type="a"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia; dan</li><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penyertaan modal.</li></ol> </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (4) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk: <ol start="1" type="a"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">pembelian aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf c; atau</li><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">investasi berupa aktiva tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d,</li></ol> selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas pembelian aktiva tetap atau pengalihan atas investasi berupa aktiva tidak berwujud, paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak perolehan aktiva tetap atau investasi aktiva tidak berwujud yang bersangkutan. </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (5) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Dalam hal persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tidak lagi dipenuhi, atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap yang terkait, dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terhitung sejak diperolehnya Penghasilan Kena Pajak yang bersangkutan, dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. </td> </tr> </tbody></table> Pasal 3 <table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (1) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman modal yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan. </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (2) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak saat dilakukan realisasi penanaman kembali tersebut. </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (3) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut: <ol start="1" type="a"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang bersangkutan; dan</li><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify; line-height: normal;">bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali, dan Tahun Pajak dilakukan realisasi penanaman kembali.</li></ol> </td> </tr> </tbody></table> Pasal 4 <table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (1) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai saat mulai berproduksi komersial. </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (2) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Saat berproduksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saat perusahaan yang baru didirikan tersebut telah mulai memproduksi barang untuk dijual bagi perusahaan manufaktur atau saat perusahaan mulai melakukan penjualan barang dan/atau jasa bagi perusahaan selain manufaktur. </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (3) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Keputusan tentang saat berproduksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil penelitian Kantor Pelayanan Pajak dimaksud, paling lama 6 (enam) bulan setelah Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap meyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai saat berproduksi komersial. </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (4) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Penetapan saat berproduksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya dengan memperhatikan saat mulai berproduksi komersial yang disampaikan oleh Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan. </td> </tr> <tr style=""> <td style="width: 22.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="30"> (5) </td> <td style="width: 691.5pt; padding: 0in;" valign="top" width="922"> Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan tentang saat berproduksi komersial, saat berproduksi komersial adalah berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan. </td> </tr> </tbody></table> Pasal 5 Dalam hal induk perusahaan dari Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, besarnya tarif untuk menghitung Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana ditentukan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak yang berlaku. Pasal 6 Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dilakukan koreksi fiskal, dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pasal 7 Tata cara pemberitahuan secara tertulis oleh Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pasal 8 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2008 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2011 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Perlakuan Perpajakan Bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.03/2011 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURA...

Baca selengkapnya »

Perlakuan Perpajakan Bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Formulir Kontak