Pajak

<br /> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-lTu6nCxoBngFQ96TF5By_eSeIINsV40pVsr_8jlUJlaWQc1kr8YEtYjpYxiBpagqJXSaFLnIE8af9RTeyJlab3Qd-_nOfk-OPcOROczimd4-DOjuuggcJ9z7ttHB-VAjwal2IuKqZ6I/s1600/bangga+bayar+pajak.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-lTu6nCxoBngFQ96TF5By_eSeIINsV40pVsr_8jlUJlaWQc1kr8YEtYjpYxiBpagqJXSaFLnIE8af9RTeyJlab3Qd-_nOfk-OPcOROczimd4-DOjuuggcJ9z7ttHB-VAjwal2IuKqZ6I/s1600/bangga+bayar+pajak.jpg" /></a></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal">Membayar pajak adalah salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP). Dalam sistem <em><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">self assessment</span></em>, WP wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu: (1) Membayar sendiri pajak yang terutang; </div><div class="MsoNormal">(2) Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain; </div><div class="MsoNormal">(3) Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah; dan </div><div class="MsoNormal">(4) Pembayaran pajak-pajak lainnya.</div><div class="MsoNormal"><br /><br /><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Yang pertama, membayar sendiri pajak yang terutang meliputi: </b></div><div class="MsoNormal">(1) Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) setiap bulan (<a href="http://pelayanan-pajak.blogspot.com/search/label/PPh%20Ps%2025">PPh Pasal 25</a>); dan </div><div class="MsoNormal">(2) Pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29). Yang dimaksud dengan pembayaran angsuran PPh setiap bulan (<a href="http://pelayanan-pajak.blogspot.com/search/label/PPh%20Ps%2025">PPh Pasal 25</a>) adalah pembayaran PPh secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban WP dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. WP diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan.<br /><br />Khusus, bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerjaan bebas, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 terbagi atas 2 yaitu : </div><div class="MsoNormal">(1) Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT); dan</div><div class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(2) Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPPT). </div><div class="MsoNormal">Yang dimaksud dengan WP OPPT adalah WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan usaha penyerahan jasa, yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha termasuk yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal. Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT adalah: 0,75% x jumlah peredaran usaha <em><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">(omzet )</span></em> setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.<br /><br />Sedangkan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPSPT) , yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui tempat usaha misalnya sebagai pekerja bebas atau sebagai karyawan, maka angsuran PPh Pasal 25-nya adalah: Penghasilan Kena Pajak (PKP) SPT tahun pajak sebelumnya x Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dibagi 12 bulan. Sedangkan bagi WP Badan, besarnya pembayaran angsuran PPh Pasal 25 yang terutang diperoleh dari PKP dikalikan dengan tarif PPh yang diatur di Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh adalah 25%. Khusus untuk WP Badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh, yang dikenakan atas PKP dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).<br /><br />Selanjutnya untuk pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29) dilakukan sendiri oleh WP pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri (angsuran PPh Pasal 25) dan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.<br /></div><div class="MsoNormal"></div><div class="MsoNormal"></div><div class="MsoNormal"><br /><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Mekanisme pembayaran pajak yang kedua adalah membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (<a href="http://pelayanan-pajak.blogspot.com/search/label/PPh%20Final">PPh Pasal 4 (2),</a> PPh Pasal 15, <a href="http://pelayanan-pajak.blogspot.com/search/label/pph%20ps%2021">PPh Pasal 21</a>, <a href="http://pelayanan-pajak.blogspot.com/search/label/PPh%20Ps%2022">22</a>, dan <a href="http://pelayanan-pajak.blogspot.com/search/label/PPh%20Ps%2023">23</a>, serta PPh Pasal 26). Pihak lain disini adalah :</b></div><div class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(1) Pemberi penghasilan; </div><div class="MsoNormal">(2) Pemberi kerja; atau </div><div class="MsoNormal">(3) Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. </div><div class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Kemudian mekanisme pembayaran pajak yang ketiga adalah membayar <a href="http://pelayanan-pajak.blogspot.com/search/label/PPN">PPN</a> kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah</b>. Tarif <a href="http://pelayanan-pajak.blogspot.com/search/label/PPN">PPN</a>adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau nilai ekspor atau nilai lainnya.<br /><br /><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Dan yang terakhir, adalah mekanisme pembayaran pajak-pajak lainnya. Meliputi </b>: </div><div class="MsoNormal">(1) Pembayaran <a href="http://pelayanan-pajak.blogspot.com/search/label/PBB%20%2F%20BPHTB">PBB</a>yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); dan (2) Pembayaran Bea Meterai.</div><div class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Untuk daerah Jakarta dan daerah tertentu lainnya, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu. Tarif PBB terdiri dari 2 tarif yaitu: (1) 1/1000 dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khusus untuk yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,00; dan (2) 2/1000, dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khusus untuk yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,00. Pembayaran Bea Meterai digunakan sebagai pelunasan pajak atas dokumen. Pelunasannya dilakukan dengan menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas bermeterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan. Meterai tempel yang terutang untuk dokumen yang menyebut jumlah (kuitansi) di atas Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 adalah Rp3.000,00. Untuk dokumen yang menyebut jumlah di atas Rp1.000.000,00 dan surat-surat perjanjian terutang meterai tempel sebesar Rp6.000,00.<br /><br />Keempat jenis mekanisme pembayaran pajak pusat di atas, merupakan kewajiban WP dalam membayar pajak. Lalu bagaimana jika WP lebih membayar pajak? Maka WP dapat menikmati Hak WP atas Kelebihan Membayar Pajak. Yaitu WP mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut Jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk WP masuk kriteria WP Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. WP dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara : (1) Melalui <a href="http://pelayanan-pajak.blogspot.com/search/label/spt">Surat Pemberitahuan (SPT)</a>, dan (2) Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka WP berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan. Nah, adil dan mudah bukan? Maka tunggu apalagi, bayarlah pajak Anda dengan benar dan tepat waktu. Bangga Bayar Pajak!</div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal"><i><span style="font-size: x-small;">Sumber : detik.com</span></i></div>

Kenali Proses Pembayaran Pajak Anda

Membayar pajak adalah salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP). Dalam sistem self assessment , WP wajib melakukan...

Baca selengkapnya »

Kenali Proses Pembayaran Pajak Anda

Formulir Kontak