Pajak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtcbWl69u67iIvUOQOQdO9SMYdbUHzDEhKdprSajctzWvteKCEVELYJU5IBpo7BGrEI69STseUil-wnF9RyUndPS8uC_cdu60FPpTphx_pnPRslF5iJEvRNO51w12INeHQjrmLT4dkcw4/s1600/1314348194tambang-batubara.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtcbWl69u67iIvUOQOQdO9SMYdbUHzDEhKdprSajctzWvteKCEVELYJU5IBpo7BGrEI69STseUil-wnF9RyUndPS8uC_cdu60FPpTphx_pnPRslF5iJEvRNO51w12INeHQjrmLT4dkcw4/s320/1314348194tambang-batubara.jpg" width="320" /></a></div><br />Pada umumnya suatu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan mempunyai siklus usaha sebagai berikut :<br />1. Penyelidikan umum;<br />2. Eksplorasi;<br />3. Studi Kelayakan;<br />4. Konstruksi;<br />5. Pertambangan/Eksploitasi;<br />6. Reklamasi<br /><br />Masing-masing proses tersebut terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Berikut diampaikan kewajiban perpajakan masing-masing siklus:<br /><br /><div class="MsoNormal"><b>1. Penyelidikan Umum</b></div><div class="MsoNormal">Untuk menentukan potensi mineral pada suatu daerah perlu dilakukan pengujian geologis, untuk itu dibutuhkan jasa dari pihak peneliti geologis untuk melakukan Penelitian.  Atas jasa tersebut terutang PPN dan PPh Pasal 23/26 tergantung siapa yang melaksanakan.</div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal"><b>2. Eksplorasi</b></div><div class="MsoNormal">Adalah rangkaian kegiatan oenelitian, pengujian kandungan mineral, pemetaan wilayah dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang lokasi, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya serta info lingkungan sosial dan lingkungan hidup.  Diperlukan jasa dari pihak ketiga yang akan terutang PPN dan PPh Pasal 23/26 tergantung pihak yang melaksanakan.</div><div class="MsoNormal"><br /><b>3. Studi Kelayakan</b></div><div class="MsoNormal">Dilakukan untuk mendapatkan informasi kelayakan ekonomis dan teknis pertambangan dan proses analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan pasca tambang, studi kelayakan tersebut memuat data dan keterangan mengenai usaha tambang tersebut. Proses ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ahli mengenai hal tersebut. Atas jasa pengujian tersebut terutang PPN dan PPh Ps 23. </div><br /><div class="MsoNormal"><b>4. Konstruksi</b></div><div class="MsoNormal">Setelah diketahui bahwa proyek pertambangan layak secara ekonomis teknis dan lingkungan, maka dilakukan pembangunan infrastruktur.  Pembangunan infrastruktur biasanya dilakukan oleh perusahaan konstruksi. Jasa akan terutang PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.</div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal"><b>5. Pertambangan/Eksploitasi</b></div><div class="MsoNormal">Kegiatan ini biasanya meliputi Land clearing (proses pembukaan lahan), Pengeboran dan penggalian, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Atas jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga terutang PPh Pasal 23/26 dan PPN.</div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal"><b>6. Reklamasi</b></div><div class="MsoNormal">Adalah proses rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat kegiatan penambangan. Apabila proses reklamasi dilakukan oleh pihak ketiga maka akan terutang PPh Pasal 23/26 dan PPN.</div><div class="MsoNormal">Selain jenis pajak tersebut diatas, juga terdapat kewajiban pembayaran pajak atas PPh Pasal 21 yaitu untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, orang pribadi yang bukan pegawai atas upah yang diterima.</div><br /><br />